Blog Perjalanan Panjang

MASA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO

    Pedagang kaki lima bukan momok, itulah pegangan Wali Kota Solo Joko Widodo ketika menata 5.817 pedagang kaki lima atau PKL di kota itu. Bagi Jokowi, sapaannya, PKL adalah potensi yang tak perlu disingkirkan.
Maka, jika di kota-kota lain PKL dikejar-kejar dan menjadi obyek penggusuran Satuan Polisi Pamong Praja, di Solo sebaliknya. Sebelum direlokasi, para pedagang diajak berdialog. Jokowi dan Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo tak hanya satu-dua kali berdialog, tetapi sampai puluhan kali bertemu para PKL.Di kawasan Monumen 45 Banjarsari, misalnya, perlu proses dialog panjang, hingga 54 kali pertemuan, sebelum para pedagang klithikan (barang bekas) ini bersedia direlokasi.Kata Jokowi, tugas pemerintah memberi ruang kepada pedagang kecil untuk maju, bukan menggusur mereka. ”Pemimpin yang baik adalah yang mengikuti keinginan orang yang dipimpinnya,” katanya.Latar belakang sebagai pengusaha membuat cara pandang dia terhadap pedagang berbeda. Ketika menjadi wali kota, salah satu obsesinya adalah mengangkat status PKL menjadi saudagar.Walau awalnya rencana relokasi sempat mendapat penolakan keras dari para PKL, dia tak mundur. Selama enam bulan Jokowi dan Hadi Rudyatmo mengajak pedagang berdialog. ”Kalau mau cepat dan gampang, bisa saja. Dengan otoritas kami, tinggal turunkan buldoser, gusur, selesai. Dalam tiga hari itu bisa rampung.”



    Namun, dia memilih pendekatan lewat dialog. ”Pendekatan orang Jawa,” ia mengistilahkan.
Untuk mengetahui langsung problem pada masyarakat, Jokowi, Rudy, dan para kepala dinas setiap Jumat pagi (dua minggu sekali) bersepeda berkeliling kampung (mider-praja). lalu bercerita tentang proses pemindahan PKL dari Monumen Banjarsari ke kawasan Semanggi. ”Saya ajak pedagang makan siang atau makan malam. Mereka yang bersuara vokal kami datangi. Keinginan mereka seperti apa, kami dengarkan,” ujar pria yang dilantik sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 ini.
Tempat dialog mulai dari warung kecil (wedangan), pinggir jalan, lokasi PKL Banjarsari, hingga di Loji Gandrung (rumah dinas wali kota). Ketika komunikasi sudah terjalin, konsep penataan PKL disusun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan disosialisasikan kepada pedagang. Proses berlanjut dengan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, baru relokasi.”Kalau di daerah lain, pasar dibangun setelah terbakar dulu, terus dibuat kios dan dijual. Pedagang kecil harus mengangsur sampai Rp 1 juta, ya enggak kuat,” kata Jokowi yang belakangan ini kerap diundang ke berbagai daerah sebagai pembicara relokasi PKL.Model pendekatan dialogis dan komunikatif yang mengusung misi nguwongke wong cilik (memberi martabat pada orang kecil) membuahkan hasil. Pada Juli 2006 sebanyak 989 pedagang yang berusaha di Monumen 45 Banjarsari sejak 1998 mau pindah ke Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi, tanpa paksaan.

KEBIJAKAN PENATAAN

    Ia juga menerapkan kebijakan penataan PKL di sejumlah kawasan lain. Dia membangun kios semipermanen dalam satu lokasi, tendanisasi, hingga gerobakisasi. Kerja keras Pemkot Solo tak sia-sia, kini sejumlah area di kota itu bebas PKL, seperti Stadion Manahan dan Jalan Slamet Riyadi. Bahkan, di Jalan Slamet Riyadi, pedagang makanan diberi gerobak seragam untuk mendukung city walk (kawasan khusus pejalan kaki).Jokowi juga menata pedagang pasar tradisional. Hasilnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar yang semula Rp 7 miliar naik menjadi Rp 12 miliar. ”Dari segi ekonomi, masyarakat tetap diuntungkan. Silakan cek, harga bayam di pasar tradisional itu jauh lebih murah dibandingkan dengan di supermarket.”
Agar pasar tradisional unggul, selain menata fisik bangunan, dia juga berusaha mengubah pola pelayanan dan perilaku pedagang. ”Kesan pasar kotor dan jorok harus diubah jadi bersih dan higienis,” ucap Jokowi yang membangun rumah susun sewa untuk menggantikan kawasan kumuh.Belum genap setahun menjadi wali kota, ia ingin membuat city walk di Jalan Slamet Riyadi.         Awalnya program ini sempat ditertawakan banyak orang karena dianggap mengadopsi budaya luar. Faktanya, akhir 2007 sebagian city walk mulai dioperasikan.Untuk mempertahankan budaya Jawa, dia usulkan penggunaan aksara Jawa untuk papan nama kantor pemerintahan, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Pada HUT Ke-263 Kota Solo, 17 Februari 2008, Jokowi meresmikan penggunaan aksara Jawa itu.”Dulu saya sering ke luar negeri, ke Rusia, Korea, dan China. Negara mereka sangat modern, tetapi tradisinya tetap kuat. Tulisan memakai bahasa mereka. Lho, kita di sini malah pakai bahasa Inggris.”Program itu, lanjutnya, sejalan dengan konsep pembangunan ”Solo Masa Depan adalah Solo Masa Lalu” yang diterapkan Pemkot Solo. ”Saya ingin membantu mengubah Solo menjadi kota yang berkarakter,” ujarnya.Dalam bidang pendidikan, ia antara lain membangun Taman Cerdas bagi anak-anak tak mampu untuk mengakses perpustakaan dan komputer.
Menyangkut fasilitas pelayanan Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin) yang tak mencakup semua warga, ia meluncurkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) pada Januari 2008. Jadilah, setiap warga Solo di luar pemegang Askeskin, Askes, dan asuransi kesehatan lain bisa mendapat kartu PKMS yang memberi pelayanan kesehatan seperti Askeskin dengan biaya dari APBD.

EKSPORTIR MEBEL

    Jokowi adalah eksportir mebel sekaligus kader PDI-P meski tak aktif. Awalnya ia tak tertarik terjun langsung ke dunia politik. Namun, sekitar tujuh bulan menjelang pemilihan kepala daerah, teman-temannya mendorong dia ikut pemilihan.
”Saya pikir boleh juga sebab Solo punya potensi yang belum tergarap, mulai dari budayanya, kulinernya, hingga perajinnya. Semua itu seharusnya bisa menambah pendapatan daerah,” ucap ayah yang merasa kehilangan banyak waktu pribadi setelah menjadi wali kota, seperti jogging dan mengantar-jemput anak sekolah.Maka, tak heran kalau saat pertama memimpin apel di balaikota ia membuat ”lelucon”. Waktu penghormatan, tangannya terlalu lama di atas, padahal semua pegawai menunggu dia menurunkan tangan.”Setelah kejadian itu, kalau upacara, saya minta digeladi resik dulu. Maklum, 30 tahun saya enggak pernah ikut upacara ha-ha-ha.”Semua yang dia lalui tak berarti tanpa masalah. Pada tahun kedua kepemimpinannya, slogan ”Berseri Tanpa Korupsi” yang dia kampanyekan diuji. Salah seorang kepala dinas ditahan polisi dan dipenjara karena dugaan korupsi proyek wisata kuliner. Penahanan pascapertikaian dengan Kejaksaan Negeri Solo itu sempat menghiasi media massa.
Program membuat pasar malam di kawasan Pura Mangkunegaran belum terwujud. Dia juga belum berhasil menyelesaikan pertikaian dua raja di Keraton Surakarta.



WALI KOTA SURAKARTA

    Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia. Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia". Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.


Gubernur DKI Jakarta

    Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur. Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid. Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.
Pilkada 2012 putaran kedua. Selebaran kampanye Jokowi dan Basuki selama pilkada.
    Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahi dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua. Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.PKS meminta isu ini dihentikan,[46] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai". Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.
Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube. Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional.Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,[62] 72,48% melawan 27,52% oleh INES, 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer, dan 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia. Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%. Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%, dan lima stasiun TV.[68] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,[69] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%. Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI. Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi masalah ibukota,Pasca Pilkada 2012.
    Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, namun dibantah oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.  Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012. Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.[81] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.
Kebijakan Selama Menjadi Gubernur.Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway.Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar,dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorail terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja.Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan. Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan.Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival, Pesta rakyat[, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan melarang atraksi Topeng Monyet.







ARTIKEL SELANJUTNYA :  Kecelakaan